Hukum Pidana beda dengan undang-undang perdata dalam beberapa hal diantaranya tampak dari perbedaan pengertian, isi, progresnya hingga dengan perbedaan menafsirkannya. Baca juga informasi mengenai hukum perdata disini.

Perbedaan peraturan pidana dan aturan perdata bisa diuraikan secara ringkas seperti tercantum dibawah ini :

1. Perbedaan Pengertiaan.
Hukum Perdata adalah sekumpulan undang-undang hukum yang membatasi relasi antara individu dengan individu, fokus dari peraturan perdata yaitu kepentingan personal atau kepentingan individu.

Hukum Pidana adalah serangkaian kaidah aturan tertulis yang mengontrol tentang perbuatan-tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, dengan adanya ancaman sanksi tertentu.


2. Perbedaan isinya
Hukum Perdata membatasi hubungan-regulasi antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.

Hukum Pidana mengendalikan kekerabatan-hukum antara seorang member masyarakat (warganegara) dengan negara yang merajai tata tertib masyarakat itu.

3. Perbedaan Pelaksanaanya
Pelanggaran kepada etika-hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan. Pihak yang mengadu, menjadi penggugat dalam perkara itu.

Pelanggaran terhadap etika undang-undang pidana, pada lazimnya langsung diambil perbuatan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sesudah terjadi pelanggaran kepada etika-aturan pidana (delik = tindak pidana), maka alat-alat perlengkapan Negara seperti Polisi, Jaksa dan Hakim lantas berperilaku. Pihak yang jadi korban cukuplah melaporkan kepada yang memiliki wewenang (Polisi) seputar tindak-pidana yang terjadi. Pihak yang melaporkan (yang dirugikan) menjadi saksi dalam perkara itu, sedang yang jadi penggugat ialah Penuntut Umum itu (Jaksa).

Kepada sebagian tindak pidana tertentu, tidak diambil perbuatan oleh pihak yang berwenang, jikalau tak diajukan pengaduan oleh pihak yang dirugikan, umpamanya : perzinahan, perkosaan, pencurian antara keluarga.

Hukum Perdata membiarkan untuk mengadakan ragam-variasi interprestasi terhadap Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum Pidana hanya boleh ditafsirkan berdasarkan arti kata dalam Undang-Undang Pidana itu sendiri. Hukum Pidana cuma mengetahui penafsiran authentik, ialah penafsiran yang tercantum Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri (Titel IX dari buku ke I Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Ikhtisar
Pengertian Hukum Perdata, menurut pendapat para spesialis, secara simpel yaitu rangkaian undang-undang-hukum hukum yang memegang relasi peraturan antara orang yang satu dengan orang yang lain, atau antara subyek tata tertib yang satu dengan subyek aturan yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan, dimana ketentuan dan regulasi dimaksud dalam kepentingan untuk mengontrol dan mengendalikan kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi keperluan atau kepentingan hidupnya. Dalam praktek, kekerabatan antara subyek tata tertib yang satu dengan yang lainnya ini, dijalankan dan patuh karena atau pada suatu kesepakatan atau perjanjian yang disepakati oleh para subyek aturan dimaksud.

Pengertian Hukum Pidana secara biasa yaitu keseluruhan tata tertib undang-undang yang memuat undang-undang – hukum yang mengandung kewajiban, yang tidak boleh dilaksanakan dan/atau larangan-larangan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa penjatuhan pidana bagi barang siapa yang melanggar atau mengerjakan larangan atau ketentuan regulasi dimaksud. Padahal sanksi yang akan diterima bagi yang melanggarnya telah ditentukan oleh hukum perundang-undangan dimaksud. Bersumber dari KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maka sanksi pidana pada pokoknya terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.